TVRINews, Denpasar
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar rapat evaluasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Jaya Sabha, Denpasar, Selasa sore, 28 Juli 2026.
Rapat tersebut dilakukan sebagai respons atas sejumlah kasus yang belakangan menjadi perhatian publik dan ramai diperbincangkan di media sosial, mulai dari polemik klub lari yang diduga mengandung unsur rasis hingga kasus pengeroyokan terhadap terduga pencuri ayam di Kabupaten Tabanan yang berujung pada meninggalnya korban.
Rapat dipimpin langsung oleh Gubernur Bali Wayan Koster dan dihadiri Kapolda Bali, Pangdam IX/Udayana, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda), serta jajaran Forkopimda lainnya.
Dalam rapat tersebut, seluruh unsur Forkopimda menyimpulkan bahwa kondisi keamanan dan ketertiban di Bali secara umum masih berada dalam situasi aman dan kondusif.
Pemerintah menilai sejumlah informasi yang beredar luas di media sosial kerap membentuk persepsi seolah-olah kondisi keamanan di Bali sedang memburuk, padahal dinamika yang terjadi di lapangan tidak mencerminkan gambaran tersebut.
Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan masyarakat diharapkan lebih bijak dalam menyikapi berbagai informasi yang beredar di ruang digital. Menurutnya, kasus-kasus yang menjadi perhatian publik memang harus ditangani secara serius sesuai ketentuan hukum, namun tidak dapat dijadikan indikator bahwa situasi keamanan Bali secara keseluruhan sedang terganggu.
"Seluruh jajaran Forkopimda telah melakukan evaluasi situasi dan sepakat meningkatkan intensitas kegiatan sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Langkah ini dilakukan untuk memastikan Bali tetap aman, tertib, serta menjadi destinasi wisata dunia yang memberikan rasa nyaman bagi masyarakat maupun wisatawan," ujar Koster, dikutip Rabu, 29 Juli 2026.
Sebagai tindak lanjut hasil rapat, aparat kepolisian bersama TNI, Imigrasi, serta instansi terkait akan meningkatkan patroli, pengawasan, dan langkah-langkah pencegahan di berbagai wilayah.
Upaya tersebut juga mencakup penguatan koordinasi antarinstansi dalam merespons berbagai potensi gangguan keamanan, termasuk pengawasan terhadap aktivitas warga negara asing serta penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran yang terjadi.
Kasus-kasus yang belakangan viral dinilai menjadi pengingat pentingnya penegakan hukum yang tegas sekaligus edukasi kepada masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi.
Pemerintah menekankan bahwa penyebaran informasi di media sosial sering kali berkembang lebih cepat dibandingkan proses penanganan hukum, sehingga berpotensi menimbulkan persepsi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Bali sebagai daerah tujuan wisata internasional memiliki tingkat mobilitas masyarakat dan wisatawan yang tinggi. Stabilitas keamanan menjadi salah satu faktor utama dalam menjaga kepercayaan wisatawan, investasi, serta aktivitas perekonomian daerah yang masih didominasi sektor pariwisata. Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat dinilai menjadi kunci dalam menjaga citra Bali sebagai destinasi yang aman dan nyaman.
Pemerintah Provinsi Bali juga mengajak masyarakat untuk terus menjaga ketertiban, tidak main hakim sendiri dalam menyelesaikan persoalan hukum, serta menyerahkan setiap dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum.
Selain itu, masyarakat diimbau menggunakan media sosial secara bijaksana dengan mengedepankan informasi yang akurat agar tidak memicu keresahan di tengah masyarakat.
Melalui evaluasi bersama Forkopimda ini, Pemerintah Provinsi Bali menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan daerah melalui langkah preventif maupun penegakan hukum yang profesional, sehingga berbagai dinamika yang terjadi tidak berkembang menjadi gangguan terhadap stabilitas dan iklim pariwisata Bali.
