TVRINews, Denpasar
Upaya mewujudkan Bali mandiri energi dinilai tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah dan PT PLN. Keterbatasan lahan, tingginya kebutuhan energi sektor pariwisata, serta karakteristik pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang bergantung pada kondisi matahari membutuhkan kolaborasi lintas sektor.
Pengembangan energi baru dan terbarukan menjadi semakin penting seiring meningkatnya kebutuhan listrik untuk rumah tangga, dunia usaha, industri, fasilitas publik, dan terutama sektor pariwisata yang menjadi salah satu penggerak utama perekonomian Bali.
Bali memiliki potensi energi surya yang cukup besar. Namun, pemanfaatannya menjadi sumber listrik yang andal membutuhkan perencanaan, mulai dari ketersediaan lahan, teknologi, jaringan kelistrikan, sistem penyimpanan energi, pembiayaan, hingga keterlibatan masyarakat dan dunia usaha.
Akademisi Universitas Udayana sekaligus pengamat energi Ida Ayu Dwi Giriantari mengatakan keterbatasan lahan perlu dijawab dengan mencari lokasi yang tepat, termasuk mempertimbangkan pemanfaatan lahan yang tidak produktif.
“Kita perlu melihat kembali lahan-lahan yang tidak produktif, termasuk kawasan yang secara riil sudah tidak berfungsi sebagai hutan produktif, untuk kemudian dikaji apakah bisa dimanfaatkan sebagai kawasan energi,” ujar Ida Ayu.
Menurut dia, pemanfaatan lahan tetap harus memperhatikan status lahan, tata ruang, kondisi lingkungan, akses jaringan listrik, serta dampaknya terhadap masyarakat.
Selain pemanfaatan lahan yang tidak produktif, perluasan PLTS atap dapat menjadi alternatif. Skema tersebut memungkinkan pemasangan panel surya pada bangunan yang sudah tersedia sehingga tidak membutuhkan lahan baru dalam jumlah besar.
Potensi ini relevan dengan karakteristik Bali yang memiliki banyak bangunan komersial dan fasilitas pariwisata. Hotel, vila, restoran, pusat perbelanjaan, perkantoran, dan fasilitas wisata dapat memanfaatkan area atap untuk pemasangan panel surya.
Sektor pariwisata dinilai memiliki posisi strategis dalam mendorong transisi energi. Industri tersebut membutuhkan listrik dalam jumlah besar untuk operasional kamar, pendingin udara, penerangan, pompa air, dapur, fasilitas rekreasi, hingga berbagai sistem pendukung.
Besarnya kebutuhan energi tersebut sekaligus membuka peluang bagi sektor pariwisata untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah penggunaan generator set atau genset berbahan bakar diesel sebagai sumber listrik cadangan. Penggunaan genset menghasilkan emisi sekaligus mempertahankan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.
Ida Ayu menilai hotel dan fasilitas pariwisata dapat mulai mempertimbangkan sistem penyimpanan energi berbasis baterai sebagai alternatif sumber listrik cadangan.
“Hotel dan fasilitas pariwisata mempunyai potensi besar. Salah satunya adalah mengganti genset diesel sebagai cadangan dengan sistem penyimpanan energi berbasis baterai,” katanya.
Listrik yang dihasilkan PLTS dapat disimpan menggunakan baterai dan dimanfaatkan ketika kebutuhan meningkat atau produksi energi surya menurun. Sistem ini menjadi penting karena PLTS tidak dapat menghasilkan listrik secara optimal sepanjang hari.
Pada siang hari ketika intensitas matahari tinggi, produksi listrik PLTS dapat meningkat. Sebaliknya, produksi menurun ketika matahari terbenam atau kondisi cuaca tidak mendukung.
Karena itu, pengembangan PLTS perlu berjalan beriringan dengan pembangunan Battery Energy Storage System (BESS), penguatan jaringan listrik, dan teknologi pengelolaan energi.
Kesiapan jaringan menjadi tantangan berikutnya. Pembangunan pembangkit baru tanpa diikuti kemampuan jaringan transmisi dan distribusi dapat membuat energi yang dihasilkan tidak dimanfaatkan secara optimal.
Jaringan listrik harus mampu menampung tambahan pembangkit sekaligus menyalurkan listrik ke pusat-pusat konsumsi. Hal tersebut menjadi semakin penting jika kontribusi energi surya dalam sistem kelistrikan Bali terus ditingkatkan.
Di sisi lain, kebutuhan listrik Bali juga terus meningkat seiring pertumbuhan pariwisata, investasi, kawasan perkotaan, dan penggunaan perangkat listrik.
Kondisi tersebut menempatkan Bali pada dua kebutuhan sekaligus, yakni memastikan pasokan listrik tetap cukup dan andal, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil.
Menurut Ida Ayu, kondisi tersebut tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak.
Pemerintah berperan menyiapkan regulasi, perencanaan, dan kebijakan. PLN berperan memastikan kesiapan sistem kelistrikan dan jaringan. Pelaku usaha, khususnya sektor pariwisata, dapat menjadi pengguna sekaligus pengembang energi terbarukan.
Investor juga dibutuhkan untuk menyediakan pembiayaan pembangunan infrastruktur energi. Sementara perguruan tinggi dan akademisi dapat mendukung melalui kajian teknologi, pemetaan potensi, serta rekomendasi kebijakan.
Masyarakat juga memiliki peran melalui perubahan perilaku dan penggunaan energi secara lebih efisien.
Kolaborasi tersebut diperlukan karena transisi energi membutuhkan investasi yang besar. Pembangunan pembangkit, jaringan transmisi, sistem penyimpanan energi, dan infrastruktur pendukung membutuhkan kepastian kebijakan serta skema pembiayaan yang menarik bagi investor.
Selain membangun pembangkit baru, efisiensi energi menjadi bagian penting dalam mewujudkan kemandirian energi.
Bagi sektor pariwisata, efisiensi dapat dilakukan melalui penggunaan peralatan listrik berdaya rendah, pengelolaan pendingin ruangan, pencahayaan hemat energi, pengaturan penggunaan air panas, hingga penerapan sistem manajemen energi di hotel dan fasilitas wisata.
Dengan demikian, kemandirian energi Bali tidak hanya ditentukan oleh jumlah pembangkit energi terbarukan yang dibangun, tetapi juga oleh kemampuan mengelola konsumsi dan menjaga keandalan sistem kelistrikan.
Potensi energi surya menjadi modal penting untuk mempercepat transisi energi Bali. Namun, potensi tersebut membutuhkan dukungan infrastruktur, regulasi, teknologi, dan investasi agar dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Pada akhirnya, mewujudkan Bali mandiri energi membutuhkan perubahan pendekatan dari sekadar membangun pembangkit menuju pembangunan ekosistem energi yang terintegrasi.
Pemerintah, PLN, sektor pariwisata, investor, akademisi, dan masyarakat perlu mengambil peran sesuai kapasitas masing-masing.
Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi Bali, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, menekan emisi, serta mendukung pembangunan ekonomi yang lebih berkelanjutan.
