TVRINews, Badung
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali terus mematangkan rencana pembangunan sistem transportasi massal sebagai solusi jangka panjang mengatasi kemacetan, khususnya di kawasan Bali Selatan.
Gubernur Bali, I Wayan Koster mengungkapkan bahwa konsep transportasi yang sebelumnya dirancang dalam bentuk Mass Rapid Transit (MRT) kini resmi dialihkan menjadi Autonomous Rail Transit (ART) atau trem otonom tanpa rel konvensional yang dinilai lebih sesuai dengan kondisi geografis dan kebutuhan Pulau Dewata.
Menurutnya, pembangunan transportasi publik modern tidak hanya bertujuan mengurangi kemacetan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan sistem mobilitas yang ramah lingkungan, efisien, dan tetap selaras dengan tata ruang serta budaya Bali.
"Kami sudah melakukan pembahasan dengan Kementerian Perhubungan dan PT Kereta Api Indonesia. Sekarang konsepnya tidak lagi MRT, tetapi menjadi ART yang lebih memungkinkan diterapkan di Bali. Sejumlah investor juga sudah menyampaikan minat untuk berpartisipasi dalam proyek ini," kata Koster, dikutip Rabu, 29 Juli 2026.
Ia menjelaskan, perubahan konsep tersebut merupakan hasil evaluasi terhadap berbagai aspek, mulai dari kondisi geografis, kebutuhan infrastruktur, hingga efisiensi investasi.
Berbeda dengan MRT yang memerlukan pembangunan rel permanen dan infrastruktur bawah tanah dalam skala besar, ART menggunakan teknologi kendaraan otonom yang berjalan di atas jalur virtual dengan sistem sensor. Teknologi ini dinilai lebih fleksibel, biaya konstruksinya lebih rendah, serta mampu mempercepat proses pembangunan.
Sebagai bagian dari persiapan proyek, Pemerintah Provinsi Bali juga tengah menyusun regulasi mengenai pemanfaatan ruang bawah tanah melalui Peraturan Gubernur. Regulasi tersebut akan menjadi dasar hukum dalam pengembangan infrastruktur transportasi modern, termasuk jika pada beberapa titik diperlukan pembangunan fasilitas bawah tanah.
Menurut Koster, pemerintah juga telah menggelar rapat bersama Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia untuk membahas desain jaringan transportasi yang mampu mengurai kepadatan lalu lintas, terutama pada koridor Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai–Kuta–Seminyak–Canggu, yang selama ini menjadi salah satu kawasan dengan tingkat kemacetan tertinggi di Bali.
"Kami ingin transportasi massal ini benar-benar menjadi solusi kemacetan, terutama dari Bandara Ngurah Rai menuju kawasan Canggu. Karena itu kami bekerja sama dengan PT KAI dan juga mendorong kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Badung agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat sekaligus meningkatkan pendapatan daerah," ujarnya.
Berdasarkan perencanaan awal, pembangunan jaringan ART diperkirakan membutuhkan investasi sekitar Rp2,2 triliun. Nilai tersebut terdiri atas sekitar Rp1,2 triliun untuk pembangunan fase pertama dan Rp1 triliun untuk fase kedua. Pelaksanaan proyek akan dilakukan secara bertahap menyesuaikan kesiapan pendanaan, regulasi, serta kerja sama dengan para mitra investasi.
Selain menggandeng PT Kereta Api Indonesia, Pemerintah Provinsi Bali juga membuka peluang investasi dari berbagai pihak yang berminat mengembangkan sistem transportasi massal di Pulau Dewata.
Kehadiran transportasi publik modern diharapkan tidak hanya mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi, tetapi juga meningkatkan konektivitas antar kawasan wisata dan pusat kegiatan ekonomi.
Sebelumnya, proyek transportasi massal di Bali sempat diwujudkan melalui groundbreaking MRT Bali di kawasan Central Parkir Kuta. Namun, proyek tersebut tidak berlanjut sesuai rencana akibat berbagai kendala, termasuk aspek pendanaan dan penyesuaian desain. Setelah dilakukan evaluasi, Pemerintah Provinsi Bali memutuskan mengubah konsep menjadi ART yang dinilai lebih realistis untuk direalisasikan.
Kebutuhan transportasi massal di Bali semakin mendesak seiring meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dan pulihnya sektor pariwisata. Kawasan Denpasar, Kuta, Legian, Seminyak, Canggu, Jimbaran, hingga Nusa Dua hampir setiap hari mengalami kepadatan lalu lintas, terutama pada musim liburan dan saat kunjungan wisatawan mencapai puncaknya.
Melalui pengembangan ART, Pemerintah Provinsi Bali berharap sistem transportasi publik yang modern dan terintegrasi dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi kemacetan, menekan emisi karbon, mendukung pariwisata berkelanjutan, serta meningkatkan daya saing Bali sebagai destinasi wisata kelas dunia.
