TVRINews, Denpasar
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali menegaskan bahwa pengelompokan desil dalam data sosial ekonomi masyarakat tidak dapat dijadikan patokan tunggal untuk menentukan seseorang atau sebuah rumah tangga tergolong miskin atau tidak miskin.
Kepala BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hermawan, mengatakan desil merupakan pengelompokan rumah tangga berdasarkan posisi kesejahteraan relatif dibandingkan dengan rumah tangga lainnya.
"Jadi desil itu bukan semata-mata menunjukkan miskin atau tidak miskin. Desil menggambarkan posisi atau peringkat kondisi sosial ekonomi suatu rumah tangga dibandingkan dengan rumah tangga lainnya," ujar Agus, dikutip Selasa, 1 September 2026.
Menurutnya, masih terdapat pemahaman di masyarakat yang menganggap desil sebagai pembagian sederhana antara kelompok miskin dan tidak miskin. Padahal, penentuan desil mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi rumah tangga secara lebih menyeluruh.
Rumah tangga kemudian dikelompokkan ke dalam desil berdasarkan tingkat kesejahteraan relatifnya, mulai dari kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif lebih rendah hingga kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif lebih tinggi.
Karena itu, seseorang yang berada pada desil tertentu tidak serta-merta dapat disebut sebagai masyarakat miskin hanya berdasarkan angka desil tersebut.
Begitu pula dengan perubahan desil. Perpindahan dari satu desil ke desil lainnya tidak otomatis menunjukkan bahwa kondisi ekonomi seseorang mengalami perubahan signifikan.
Agus menjelaskan, posisi desil ditentukan dengan mempertimbangkan berbagai karakteristik sosial ekonomi rumah tangga. Dengan demikian, kondisi kesejahteraan tidak hanya dilihat berdasarkan satu indikator.
Perbedaan kondisi tempat tinggal, kepemilikan aset, komposisi anggota keluarga, hingga karakteristik sosial ekonomi lainnya turut memberikan gambaran mengenai kondisi sebuah rumah tangga.
"Dua rumah tangga dengan pendapatan yang relatif sama belum tentu memiliki tingkat kesejahteraan yang sama," jelasnya.
Menurut Agus, pendekatan tersebut diperlukan karena setiap rumah tangga memiliki karakteristik dan kondisi yang berbeda. Oleh sebab itu, data sosial ekonomi masyarakat perlu dibaca secara menyeluruh, bukan hanya berdasarkan satu informasi atau angka desil.
Data desil selanjutnya dapat dimanfaatkan pemerintah sebagai salah satu dasar dalam mengidentifikasi kelompok masyarakat yang menjadi sasaran berbagai program sosial.
Namun, penggunaan data tersebut harus dibarengi dengan data yang akurat dan mutakhir. Hal ini penting agar kondisi masyarakat yang tercatat dalam sistem sesuai dengan keadaan sebenarnya di lapangan.
Pemutakhiran data menjadi bagian penting karena kondisi sosial ekonomi rumah tangga dapat berubah dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut dapat dipengaruhi oleh pendapatan, pekerjaan, jumlah anggota keluarga, kepemilikan aset, kondisi tempat tinggal, maupun faktor sosial ekonomi lainnya.
Dengan adanya pemutakhiran, perubahan kondisi masyarakat dapat tercermin dalam data sehingga pemerintah memiliki gambaran yang lebih aktual dalam menyusun kebijakan.
Agus menilai data sosial ekonomi yang akurat akan membantu pemerintah menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Data yang terus diperbarui juga dapat mengurangi potensi ketidaksesuaian antara kondisi masyarakat di lapangan dengan informasi yang tercatat.
Terlebih, data tersebut dapat menjadi salah satu dasar dalam penyaluran program perlindungan sosial. Masyarakat yang membutuhkan dukungan dapat lebih mudah diidentifikasi, sementara perubahan kondisi ekonomi juga dapat diperhitungkan dalam proses pemutakhiran.
BPS pun mengingatkan masyarakat agar tidak langsung menyimpulkan kondisi kesejahteraannya hanya berdasarkan perubahan angka desil.
Perubahan dari satu desil ke desil lainnya harus dipahami sebagai perubahan posisi relatif dalam pengelompokan sosial ekonomi, bukan sebagai penetapan status seseorang sebagai miskin atau tidak miskin.
Pemahaman yang tepat mengenai konsep desil diharapkan membuat pemanfaatan data sosial ekonomi menjadi lebih akurat, baik oleh pemerintah maupun masyarakat.
Di sisi lain, pemerintah perlu terus memperkuat proses verifikasi dan pemutakhiran data agar informasi yang digunakan dalam perumusan kebijakan benar-benar mencerminkan kondisi rumah tangga di lapangan.
Pada akhirnya, akurasi data menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan kebijakan sosial berjalan efektif. Data yang lengkap, mutakhir, dan menggambarkan kondisi masyarakat secara menyeluruh akan membantu pemerintah menentukan prioritas program serta memastikan intervensi sosial diberikan kepada kelompok yang sesuai dengan kebutuhannya.
