TVRINews, Bali
Pasokan bahan bakar minyak (BBM) di Provinsi Bali berangsur normal setelah keterlambatan distribusi yang memicu antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) mulai teratasi. Pemerintah bersama PT Pertamina (Persero) mengambil langkah untuk mempercepat distribusi sekaligus memperkuat cadangan BBM guna mengantisipasi gangguan pasokan serupa.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bersama Gubernur Bali Wayan Koster, jajaran direksi Pertamina, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Bali menggelar pertemuan di Terminal BBM Sanggaran, Denpasar, Senin, 19 Oktober 2026.
Pertemuan tersebut membahas pemulihan pasokan, kelancaran distribusi ke SPBU, serta langkah strategis untuk menjaga ketahanan energi di Bali.
Dalam evaluasi tersebut, pemerintah memastikan gangguan pasokan BBM di Bali bukan disebabkan oleh pengurangan kuota, melainkan keterlambatan kedatangan kapal pengangkut BBM dari Pulau Jawa yang berdampak pada kelancaran distribusi ke sejumlah wilayah.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan, pasokan BBM secara nasional masih dalam kondisi aman. Sementara itu, pemerintah mengambil langkah antisipatif untuk meningkatkan ketersediaan BBM di Bali.
“Pasokan BBM secara nasional aman. Untuk Bali, memang ada keterlambatan distribusi akibat kedatangan kapal sekitar 3 atau empat hari. Tapi mulai hari ini, untuk cadangan di wilayah Bali, itu rata-rata ketersediannya sudah sampai 11-12 hari,”kata Bahlil.
Untuk mempercepat pemulihan pasokan, pemerintah bersama Pertamina menambah jumlah kapal pengangkut BBM menuju Bali. Armada yang sebelumnya berjumlah tiga kapal ditingkatkan menjadi tujuh kapal.
Penambahan armada tersebut diharapkan mempercepat pengiriman BBM, menjaga kesinambungan pasokan, serta mengurangi risiko kekosongan stok di SPBU.
Selain menambah armada distribusi, pemerintah menargetkan peningkatan cadangan BBM di Bali hingga 15 hari. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pasokan, terutama ketika terjadi kendala transportasi laut, keterlambatan kedatangan kapal tanker, atau peningkatan kebutuhan BBM masyarakat.
Kelancaran distribusi menjadi perhatian penting karena Bali memiliki mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi yang tinggi. Gangguan pada rantai distribusi dapat berdampak langsung terhadap ketersediaan BBM di SPBU, antrean kendaraan, serta aktivitas transportasi dan pariwisata.
Karena itu, evaluasi dilakukan tidak hanya terhadap ketersediaan volume BBM, tetapi juga kesiapan armada pengangkut, ketepatan waktu kedatangan kapal, dan efektivitas penyaluran dari terminal BBM ke SPBU di berbagai kabupaten dan kota di Bali.
Antrean SPBU Berangsur Terurai, Ganjil-Genap Diperpanjang
Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan, kondisi di sejumlah SPBU mulai membaik. Antrean kendaraan yang sebelumnya memanjang akibat keterlambatan distribusi berangsur terurai seiring penambahan pasokan dan pembenahan penyaluran BBM.
Meski kondisi mulai kondusif, Pemerintah Provinsi Bali tetap mengambil langkah pengendalian untuk memastikan pemulihan berjalan optimal. Salah satunya dengan memperpanjang penerapan sistem ganjil-genap dalam pembelian BBM di SPBU.
Kebijakan tersebut bertujuan mengatur arus kendaraan yang melakukan pengisian BBM sekaligus mengurangi kepadatan antrean selama proses normalisasi distribusi berlangsung.
“Kita memperpanjang aturan ganjil-genap sampai hari Jumat besok, 23 Oktober 2026 nanti. Tapi kalua sudah bagus kondisinya sebelum itu, kita akan evaluasi kembali. Beberapa hari terakhir juga kondisi sudah mulai normal,”ungkap Wayan Koster.
Pemerintah Provinsi Bali bersama Pertamina juga terus memantau kondisi pasokan di lapangan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan tambahan BBM yang tiba di terminal dapat segera disalurkan sesuai kebutuhan masyarakat dan ketersediaan pasokan tetap merata di berbagai wilayah.
Di tengah proses pemulihan, pemerintah mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan. Pembelian sesuai kebutuhan dinilai penting agar distribusi berjalan lebih merata dan pasokan yang tersedia dapat dimanfaatkan oleh seluruh pengguna.
Keberlanjutan kebijakan ganjil-genap, termasuk ketentuan pelaksanaan dan jangka waktu penerapannya, akan mengikuti evaluasi serta pengumuman resmi pemerintah daerah dan instansi terkait.
Distribusi BBM di Sejumlah Daerah Turut Dievaluasi
Selain menangani gangguan pasokan di Bali, Kementerian ESDM juga mengevaluasi distribusi BBM di sejumlah wilayah lain di Indonesia, termasuk Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatra.
Evaluasi tersebut turut menyoroti kendala geografis dan infrastruktur yang dapat memengaruhi kelancaran pengangkutan BBM. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah pendangkalan sungai di sejumlah jalur distribusi yang berpotensi membatasi pergerakan kapal tanker dan menghambat pengiriman bahan bakar ke wilayah tujuan.
Untuk mengantisipasi kendala tersebut, pola distribusi disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Sebagian pengangkutan BBM dialihkan melalui jalur darat agar penyaluran tetap berlangsung dan kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa ketahanan pasokan BBM tidak hanya bergantung pada ketersediaan stok nasional, tetapi juga kesiapan infrastruktur dan kelancaran rantai distribusi hingga ke konsumen.
Bagi Bali, penguatan armada laut dan peningkatan target cadangan menjadi langkah penting karena pasokan BBM antarpulau sangat bergantung pada kelancaran transportasi laut. Keterlambatan kapal pengangkut dapat memengaruhi penyaluran ke terminal BBM dan selanjutnya berdampak pada pelayanan di SPBU.
Dengan penambahan armada dari tiga menjadi tujuh kapal, pemerintah berharap pengiriman BBM menuju Bali menjadi lebih terjaga. Sementara itu, peningkatan target cadangan hingga 15 hari diharapkan memberikan ruang antisipasi apabila terjadi gangguan distribusi pada masa mendatang.
Meski pasokan BBM di Bali dilaporkan berangsur normal, pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Bali, dan Pertamina masih perlu memastikan pemulihan berlangsung merata di seluruh wilayah. Kelancaran pengiriman, ketersediaan stok di SPBU, serta berkurangnya antrean panjang menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas penanganan.
Pemerintah menegaskan tidak ada pengurangan kuota BBM untuk Bali. Fokus penanganan saat ini diarahkan pada percepatan distribusi, penguatan cadangan, dan perbaikan sistem logistik agar kebutuhan energi masyarakat, sektor transportasi, serta kegiatan ekonomi di Pulau Dewata tetap terpenuhi.
