TVRINews, Denpasar
Aparatur Pemerintah Provinsi Bali diingatkan untuk menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dalam menjalankan tugas, termasuk saat memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Pesan tersebut mengemuka dalam peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang digelar di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Rabu, 1 Oktober 2026.
Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak hanya dimaknai sebagai momentum untuk mengenang sejarah perjuangan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Momentum tersebut juga menjadi pengingat mengenai pentingnya mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Di lingkungan pemerintahan, pengamalan Pancasila dinilai perlu diwujudkan melalui pelaksanaan tugas yang mengedepankan kepentingan masyarakat. Aparatur tidak cukup hanya memahami Pancasila secara konseptual, tetapi juga perlu menerjemahkan nilai-nilai tersebut ke dalam sikap dan tindakan saat menjalankan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik.
Staf Ahli Gubernur Bali Bidang Ekonomi dan Keuangan, I Wayan Ekadina, yang bertindak sebagai inspektur upacara, mengatakan nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan aparatur melalui pelayanan yang adil, responsif, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
"Pengamalan Pancasila bagi aparatur pemerintah harus tercermin dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, dengan mengedepankan keadilan, responsivitas, dan kepentingan masyarakat," kata I Wayan Ekadina, dikutip Kamis, 1 Oktober 2026.
Penerapan nilai-nilai tersebut dinilai semakin penting di tengah meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. Masyarakat kini tidak hanya mengharapkan pelayanan yang cepat, tetapi juga transparan, mudah diakses, responsif terhadap kebutuhan, serta diberikan secara adil tanpa membedakan latar belakang penerima layanan.
Karena itu, momentum Hari Kesaktian Pancasila menjadi kesempatan untuk kembali mengingatkan aparatur mengenai posisi dan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diharapkan tidak berhenti pada kegiatan seremonial atau pemahaman secara teoritis, tetapi menjadi bagian dari budaya kerja aparatur sehari-hari.
Dalam pelaksanaan pelayanan publik, pengamalan nilai kemanusiaan, persatuan, musyawarah, serta keadilan sosial dapat diwujudkan melalui cara aparatur mengambil keputusan, menyelesaikan persoalan masyarakat, memberikan informasi, hingga memastikan setiap warga memperoleh pelayanan sesuai dengan haknya.
Pelayanan yang berorientasi kepada masyarakat juga menuntut aparatur untuk mampu merespons perubahan dan kebutuhan publik. Perkembangan teknologi dan meningkatnya keterbukaan informasi membuat masyarakat semakin mudah menyampaikan aspirasi, kritik, maupun evaluasi terhadap kualitas pelayanan pemerintah.
Dalam kondisi tersebut, aparatur dituntut untuk menjaga profesionalitas sekaligus memperkuat integritas dalam menjalankan tugas. Setiap kebijakan dan keputusan yang diambil diharapkan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali pun diharapkan tidak berhenti sebagai agenda tahunan. Nilai-nilai Pancasila diharapkan terus menjadi pedoman bagi seluruh aparatur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, sehingga semangat Pancasila dapat tercermin secara nyata melalui kualitas pelayanan yang diterima masyarakat.
Dengan demikian, peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk memperkuat kembali komitmen aparatur Pemerintah Provinsi Bali dalam menjalankan pemerintahan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang adil, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
