TVRINews, Bali
Pemerintah Kota Denpasar memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi menjelang puncak musim penghujan. Tidak hanya mengandalkan petugas penanggulangan bencana, pemerintah mendorong keterlibatan aktif masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan guna memperkuat upaya pencegahan, mendeteksi potensi kerawanan, serta mempercepat penanganan apabila terjadi keadaan darurat.
Sejumlah ancaman bencana yang perlu diantisipasi di wilayah perkotaan meliputi banjir, genangan air, angin kencang, hingga kebakaran. Kondisi geografis dan tingginya aktivitas perkotaan membuat kesiapsiagaan berbagai unsur menjadi penting untuk meminimalkan risiko serta dampak bencana terhadap keselamatan masyarakat dan keberlangsungan aktivitas ekonomi.
Penguatan kesiapsiagaan tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Apel Siaga Bencana Kota Denpasar Tahun 2026 yang berlangsung di Lapangan Puputan I Gusti Ngurah Made Agung, Rabu pagi. Kegiatan ini menjadi momentum untuk memastikan kesiapan personel, sarana dan prasarana, sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi berbagai kemungkinan bencana.
Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, menegaskan bahwa kesiapsiagaan bencana harus dibangun sejak dini dan tidak hanya dilakukan ketika bencana sudah terjadi. Menurutnya, seluruh unsur yang terlibat dalam penanggulangan bencana, termasuk masyarakat, harus memiliki pemahaman mengenai potensi risiko di lingkungan masing-masing serta kemampuan melakukan tindakan awal ketika menghadapi situasi darurat.
“Dengan kepadatan penduduk, tingginya mobilitas, aktivitas ekonomi, serta keterbatasan ruang menghadirkan tantangan dalam upaya penanggulangan bencana. Oleh karena itu, kesiapsiagaan tidak hanya boleh dilakukan jika bencana terjadi. Kesiapsiagaan perlu dilakukan sejak dini,” ujar Jaya Negara, dikutip Kamis, 12 November 2026.
Keterlibatan masyarakat dinilai menjadi salah satu faktor penting karena warga merupakan pihak yang paling dekat dengan lingkungan dan berpotensi menjadi kelompok pertama yang mengetahui adanya ancaman bencana. Dengan pemahaman dan kesiapan yang memadai, masyarakat diharapkan mampu melakukan langkah antisipasi sekaligus memberikan respons awal sebelum bantuan dari petugas tiba.
Dalam arahannya, Jaya Negara menekankan empat hal penting untuk memperkuat kesiapsiagaan bencana di Kota Denpasar. Pertama, memastikan kesiapan seluruh personel penanggulangan bencana beserta sarana pendukungnya, termasuk memastikan sistem peringatan dini atau early warning system dapat berfungsi secara optimal. Kesiapan tersebut diperlukan agar potensi ancaman dapat diketahui lebih awal dan informasi peringatan dapat segera disampaikan kepada masyarakat.
Kedua, memperkuat koordinasi lintas sektor agar penanganan bencana dapat dilakukan secara terpadu. Sinergi antara pemerintah daerah, instansi terkait, petugas penanggulangan bencana, serta unsur masyarakat diperlukan untuk memastikan pembagian tugas dan respons di lapangan berjalan efektif, terutama ketika terjadi keadaan darurat yang membutuhkan penanganan cepat.
Ketiga, meningkatkan kesiapsiagaan hingga tingkat desa dan kelurahan. Dalam hal ini, camat, lurah, dan perbekel diminta lebih aktif mengidentifikasi wilayah yang memiliki potensi kerawanan bencana. Pemetaan tersebut penting untuk mengetahui titik-titik rawan banjir, genangan, maupun ancaman lainnya sehingga langkah pencegahan dapat disusun berdasarkan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah.
Keempat, memperkuat upaya pencegahan melalui keterlibatan masyarakat. Pemerintah menilai penanggulangan bencana tidak dapat hanya berfokus pada penanganan setelah kejadian, tetapi harus disertai langkah mitigasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Masyarakat diharapkan turut menjaga lingkungan, meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan kondisi cuaca, serta memahami langkah penyelamatan diri ketika menghadapi situasi darurat.
Peran aparat kewilayahan juga menjadi perhatian karena camat, lurah, dan perbekel dinilai memiliki posisi strategis dalam menggerakkan masyarakat. Melalui koordinasi di tingkat lokal, informasi mengenai potensi ancaman dapat dihimpun lebih cepat, sementara kebutuhan penanganan di setiap wilayah dapat diidentifikasi secara lebih tepat sasaran.
Upaya penguatan kesiapsiagaan ini semakin penting mengingat puncak musim penghujan diperkirakan terjadi pada Februari 2027 mendatang. Periode tersebut perlu diantisipasi dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan terjadinya hujan lebat, genangan, banjir, serta angin kencang yang berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat.
Selain kesiapan personel dan peralatan, penyebarluasan informasi kebencanaan kepada masyarakat juga menjadi bagian penting dalam membangun budaya sadar bencana. Pemahaman mengenai jalur evakuasi, akses bantuan darurat, serta tindakan yang harus dilakukan ketika terjadi bencana diharapkan dapat mengurangi kepanikan dan meminimalkan risiko korban.
Melalui Apel Siaga Bencana Kota Denpasar Tahun 2026, Pemerintah Kota Denpasar berharap kesiapan seluruh unsur penanggulangan bencana semakin solid, mulai dari tingkat kota hingga desa dan kelurahan. Penguatan koordinasi, optimalisasi sistem peringatan dini, serta partisipasi aktif masyarakat diharapkan mampu menekan risiko bencana sekaligus meminimalkan dampaknya terhadap keselamatan warga dan aktivitas perkotaan.
